26 April 2008

Pendidikan Korupsi & Korupsi Pendidikan


Gue sebel aja kenapa tahun ini Ujian Nasional kembali diadakan dengan semakin banyak mata pelajaran yang diujikan dan passing grade yang semakin tinggi. Tampaknya Pemerintah tidak pernah belajar dari pengalaman sebelumnya dimana Ujian Nasional lebih dijadikan ajang mendidik anak untuk curang dibanding mendidik anak supaya memiliki akhlak seperti yang tertulis di dalam UU Sisdiknas.

Barusan gue baca berita ini di koran:

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Kecurangan ujian nasional terjadi di beberapa daerah. Kecurangan berlangsung dalam kelas saat soal sampai di tangan siswa dan lembar jawaban dikumpulkan. Pengawas tidak bisa berbuat banyak karena diminta tidak terlalu ketat mengontrol peserta ujian.

Dari Bandar Lampung, kecurangan terjadi di beberapa sekolah baik negeri maupun swasta. Modusnya dengan memberikan jawaban pada siswa melalui pesan singkat telepon seluler atau short message service (SMS). Soal dikerjakan guru sesuai dengan kode yang dikerjakan siswa. Kemudian, jawaban diberikan pada siswa.

Pengawasan yang dilakukan secara silang tidak bisa mengontrol kecurangan atau pelanggaran yang terjadi. Salah seorang pengawas, yang minta disembunyikan identitasnya, diminta tidak terlalu ketat mengawasi siswa. "Kami diminta tidak terlalu ketat mengawasi siswa," ujarnya kepada Lampung Post, kemarin (24-4).

Menurut pengawas tersebut, kelebihan soal UN yang seharusnya dipegang tim pemantau independen justru ditarik panitia sekolah. "Guru bidang studi sengaja tidak dilibatkan menjadi pengawas. Mereka bertugas mengerjakan soal dan memberikan jawaban pada siswa," kata sumber itu.

Hal itu terlihat dari jawaban yang hampir seragam dari beberapa ruangan. "Meskipun soal sudah dibuat berbagai tipe, mereka tidak kekurangan akal. Siswa diberikan jawaban sesuai dengan kode soal yang dikerjakan," ujarnya.

Seorang siswa SMA swasta di Bandar Lampung mengaku diminta gurunya membawa telepon seluler saat ujian berlangsung. "Untuk yang cewek, HP (ponsel, red) dipasang di paha dengan lakban. HP tidak boleh dibunyikan, cuma getar," ujar pengawas itu.

Seperti di Bandar Lampung, di Tanggamus juga modus kecurangan dilakukan melalui SMS. "Ada kode khusus untuk setiap jawaban. Ayam untuk jawaban A, bebek untuk jawaban B, dan seterusnya. Ini terjadi di hampir semua sekolah," kata sumber itu.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Kota Bandar Lampung Sobirin saat dikonfirmasi mengenai kecurangan yang terjadi di sekolah mengaku tidak tahu. "Kami di SMAN 9 sudah berusaha semaksimal mungkin agar UN berjalan dengan baik dan fair," ujar Kepala SMAN 9 Bandar Lampung itu.

Sumber: [link]

Sekolah yang seharusnya mendidik para siswanya menjadi figur-figur yang mandiri dan bertanggungjawab malah sekarang melupakan fungsi itu. Mereka lupa bahwa mereka sedang melatih para generasi penerus bangsa supaya mereka mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Namun bukannya mengajari murid agar bisa mandiri dalam mengerjakan soal dan bertanggungjawab atau bersedia mengambil resiko jika tidak belajar, sekolah justru berusaha agar tidak ada murid yang tidak lulus BAGAIMANAPUN CARANYA. Sebuah fakta yang miris memang, namun kenyataannya ialah aparat pendidikan memang mempersiapkan sebuah generasi koruptor yang baru karena mencontek adalah bentuk awal dari gejala kecurangan atau korupsi. Yang diajarkan justru untuk mencapai tujuan (bisa lulus or bisa makmur) kita harus menghalalkan segala cara. Gak papa curang, yang penting tujuan tercapai.

Di sisi lain pihak aparat pendidikan menyalahkan kebijakan Depdiknas yang berlebihan dalam menetapkan standar lulus pendidikan sekolah menengah. Gue sendiri menyalahkan juga Depdiknas yang tidak berhasil mendidik mental banyak orang Indonesia yang cenderung mencari jalan pintas dalam segala sesuatu. Ketika kita berbangga bahwa hampir semua siswa lulus ujian, kita sedang memberi pesan bahwa kita adalah orang munafik, yang lupa kalau keberhasilan itu akibat tindakan curang.

Di sisi lain gue juga menyalahkan apa yang terjadi sekarang kepada Wapres Yusuf Kalla karena dia adalah aktor utama dibalik kebijakan ini. Gue masih ingat jelas statement yang dibuat sendiri oleh Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo setelah dia dilantik sebagai menteri:
"Bambang menjanjikan akan menghapuskan ujian akhir nasional, tetapi akan memberlakukan ujian masuk untuk sekolah-sekolah unggulan, meningkatkan kesejahteraan guru, dan membenahi lembaga pendidikan guru. Menurut dia, profesi guru harus terbuka untuk semua orang. Ia mengusulkan agar kualifikasi untuk menjadi guru diambil dari lulusan program Diploma III atau Strata 1 plus satu tahun pendidikan profesi guru. Bambang juga menjajaki kemungkinan penghapusan seragam sekolah yang diwajibkan selama ini." Sumber: [kompas] tanggal 5 November 2004
Kemudian dilanjutkan dengan statement berlawanan dari Wapres Jusuf Kalla yang mengatakan bahwa penghapusan Ujian Nasional cuma akan membuat siswa-siswi di Indonesia menjadi malas belajar. Dia malah bersikukuh kalau ujiannya harus dibuat sesulitmungkin. Dua hari lalu, Wapres kembali diberitakan membuat pernyataan seperti ini:
JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin ujian nasional dengan standar kelulusan yang semakin diperketat akan mendongkrak secara drastis mutu pendidikan dan lulusan. Untuk itu para guru diminta mendukung secara penuh standar ujian nasional yang terus ditingkatkan. "Wapres meminta semua harus ikut ujian yang telah ditetapkan standarnya, ini demi meningkatkan mutu pendidikan," kata Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Guru Madrasah se-Indonesia Syamsuddin seusai bertemu Wakil Presiden di Kantor Wapres, Jakarta, Rabu (23/4).

Wakil Presiden menilai pemerintah memberikan perlakuan yang sama bagi semua sekolah mulai kurikulum pengajaran, buku dan guru. Tujuannya agar semua sekolah memiliki kualitas yang sama.

Sumber: [Website Resmi Pemerintah]
Dan lagi kemaren di Jakarta:
”Standar kelulusannya semakin tinggi. Dari sebelumnya hanya 3,5 sekarang sudah 5,25. Ke depan kita tingkatkan (standar kelulusannya) dan ditambah variasi kesulitan soalnya,” terang Kalla usai meninjau pelaksanaan ujian nasional di SMA Pelita Tiga dan SMAN 36, Rawamangun, Jakarta Timur, kemarin (24/4).
.................

Dalam dialog dengan sejumlah guru di SMAN 36 Jakarta Timur, mereka mengakui tahun lalu enam siswa tidak lulus unas. Tapi, Kalla menilai tingkat kelulusan unas yang tidak mencapai 100 persen justru bagus untuk memacu motivasi siswa agar belajar lebih giat. ”Kalau semua lulus justru bahaya, karena siswa merasa lebih aman sehingga enggan belajar giat,” tegasnya.

Meski kecewa dengan keharusan penjagaan soal ujian oleh polisi agar tidak bocor, Wapres yakin tingkat kebocoran soal pada ujian nasional tahun ini berkurang. ”Kalau soalnya saja sudah dijaga polisi dan diawasi ketat sejak proses pencetakan hingga sampai ke tangan siswa, potensi kebocorannya kecil. Memang hanya di Indonesia soal ujian dijaga polisi, tapi tidak apa-apa. Sistem yang ketat ini kan hanya awal untuk pelaksanaan yang baik ke depan,” katanya.

Mendiknas menambahkan, pihaknya menerapkan sanksi keras bila terjadi kecurangan dalam pelaksanaan unas. Tahun lalu, sanksi diberikan pada sejumlah guru, kepala sekolah, dan bahkan kepala dinas pendidikan di satu daerah karena mencurangi ujian. ”Sanksi keras itu untuk menjaga integritas ujian nasional,” katanya.

Sumber: [Pontianak Post]

Nah kalau sudah begini ya repot deh, memajukan standar pendidikan koq lewat ujian, ya sami mawon lah. Mestinya kan kualitas pendidikan dulu yang ditingkatkan terutama dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik yang masih minim.

Kalau gue jadi Mendiknas, yang nomor satu gue lakukan ialah menyederhakan kurikulum karena kenyataannya kurikulum di Indonesia memang terlalu bombastis, tidak realistis, dan mengada-ada. Kedua, menghapuskan yang namanya ujian nasional karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Lulus tidaknya si siswa ditentukan oleh sekolah dimana dia belajar, bukan oleh ujian. Yang menentukan itu proses pembelajaran dan bukan hasilnya karena hasil sudah bisa ditebak jika prosesnya berjalan ngawur. Kalaupun pemerintah mau mengukur kemampuan siswa lewat ujian, ya adakanlah ujian nasional sebagai riset semata dan bukan penentu kelulusan. Keempat, diadakan ujian buat semua guru per 2 tahun sekali untuk menjamin mutu tenaga pendidik. Yang tidak lolos sebaiknya dimutasi saja ke jabatan lain.

Ya itu semua sih bisa asal Wapresnya bukan Jusuf Kalla, hahaha.

1 comment:

JED-ReVoLuTiA said...

Tulisan ini di vote oleh banyak orang di situs Lintas Berita:

http://lintasberita.com/Politik/Pendidikan_Korupsi__Pendidikan_Berita-1/

atau

http://tinyurl.com/6rztlb

Post a Comment