Harga BBM Bersubsidi dan Rakyat Miskin

Kita semua tahu bahwa dalam seminggu terakhir sebagai bangsa meributkan mengenai harga BBM bersubsidi, apakah perlu dinaikan atau tidak perlu dinaikan. Demo hingga sandiwara politik akhirnya mengerucut ke 2 kubu, yakni: kubu yang mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi dan demo yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Kelompok yang terakhir menyebut diri mereka pro rakyat miskin. Benarkah demikian? Tulisan ini akan menunjukan kelemahan dari klaim tersebut.

Pertama-tama, saya tidak nyambung dengan asumsi kalau kenaikan harga BBM bersubsidi akan menyengsarakan rakyat miskin. Bukankah pemakai BBM bersubsidi sebagian besar adalah pengguna kendaraan pribadi, terutama mobil dari beragam merk. Logika dasar, jika mampu membeli mobil seharga ratusan juta, masak beli bensin di harga Rp 6.000,- saja tidak mampu? Perlu diingat bahwa sebelumnya BBM bersubsidi pernah dijual di harga Rp 6.000,- dan hal tersebut tidak menurunkan angka pembelian kendaraan bermotor baru sama sekali. Jadi, alasan ini tidaklah masuk akal jika memaksakan BBM bersubsidi dinikmati oleh kalangan mampu dan bukannya menyalurkan subsidi BBM yang terarah, yakni untuk kendaraan umum yang digunakan oleh mereka yang tidak mempunyai kendaraan pribadi.

Alasan lain yang sering disampaikan oleh mereka yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi adalah asumsi kalau kenaikan harga BBM bersubsidi akan memicu kenaikan harga bahan makanan pokok dan hal ini akan menyengsarakan rakyat miskin. Sekali lagi, ini adalah sebuah pemikiran yang keliru karena:

harga BBM naik => harga bahan pokok naik => rakyat miskin sengsara

jadi rakyat miskin sengsara karena harga BBM naik.

Ngawur!!!

Rakyat miskin sengsara karena harga bahan pokok naik, bukan karena harga BBM naik. Hal dibawah ini amat memungkinkan:

harga BBM naik => harga bahan pokok tetap => tidak ada dampak ke rakyat miskin

Tangkap maksud saya?

Konsentrasi kita harusnya ada pada bagaimana menekan kenaikan harga bahan pokok, dan bukannya pada kenaikan harga BBM. Lalu bagaimana bisa?

Ada cara berpikir logis yang sederhana:

harga BBM naik karena subsidi BBM dibatasi => harga bahan pokok tetap karena subsidi pangan dinaikan.

Yang perlu dilakukan pemerintah dan DPR sebenarnya sederhana, memindahkan alokasi subsidi kepada porsi yang tepat. Dibanding kita berdebat mengenai perlu tidaknya harga BBM bersubsidi naik, lebih baik kita berdebat mengenai cara menahan gejolak inflasi supaya rakyat miskin tidak sengsara.

So, siapa sekarang yang pro rakyat miskin?

Ada banyak negara yang menerapkan subsidi agrikultur, supaya harga bahan pangan pokok tetap stabil. Silakan di cek di sini: [LINK]

Masih pro harga BBM murah? Coba mari kita lihat berapa besaran alokasi subsidi di APBN 2012:

• Subsidi BBM: 123,6 Trilyun
• Dana bantuan sosial (beasiswa, PNPM Mandiri, PNPM Perdesaan, BOS madrasah, bencana alam, dll): 47,8 Trilyun
• Subsidi listrik: 45 Trilyun
• Bantuan Operasional Sekolah (BOS): 24 Trilyun
• Subsidi pupuk: 16,9 Trilyun
• Subsidi pangan: 15,6 Trilyun
• Jampersal + Jamkesmas: 7,8 Trilyun
• Subsidi benih: 280 Milyar
• Subsidi air bersih: 30 Milyar

Bisa lihat sendiri kan bagaimana negara ini menghabiskan uangnya untuk subsidi BBM yang memanjakan mereka yang punya banyak uang.

Related Posts:

• We believe in energy subsidy (yeah?) 
• Mengapa perlu layanan kesehatan gratis untuk semua

Enter your email address:

Banyak Rezeki, Banyak Anak?

Ada pepatah Jawa kalau banyak anak, maka banyak rezeki. Hal ini berdasarkan asumsi dengan banyaknya anak, maka harta keluarga akan bertambah seiring dengan semakin banyak yang bekerja atau berusaha. Hal ini benar jikalau kita hidup sebelum era industri dan urbanisasi. Pada zaman dahulu, pekerjaan banyak orang ialah bercocok tanam dan berdagang.  Dalam konteks ini, memang benar, semakin banyak anak, maka semakin banyak rezeki, karena biaya membesarkan sedikit anak atau banyak anak tidaklah banyak berbeda. Namun dalam konteks urban, semakin banyak anak, maka semakin banyak beban yang harus ditanggung. Di perkotaan, sumber penghasilan utama ialah dari sektor jasa dan kerja otak dimana untuk mendapat penghasilan yang besar, dibutuhkan ilmu yang lebih banyak, dan menuntut ilmu tidaklah murah. Di kebanyakan kasus, orang tua menanggung biaya yang besar untuk mendidik anaknya lalu ketika selesai anaknya hanya mampu menghidupi dirinya sendiri atau keluarga barunya, dan hanya menyisakan sedikit untuk orang tua. Itulah sebabnya mengapa sekarang pemikiran "banyak anak, banyak rezeki" tidak lagi dianut terutama oleh mereka yang tinggal di perkotaan.

Lalu kemudian di lingkungan perkotaan, timbul lagi pepatah baru kalau banyak rezeki, maka boleh punya banyak anak. Dengan kata lain, kalau memang mampu membesarkan banyak anak, mengapa tidak dilakukan, karena bukankah harta kita untuk anak kita juga. Ada banyak alasan untuk mengikuti mahzab pemikiran ini, mulai dari alasan religius untuk monolak kontrasepsi, alasan politik untuk mempengaruhi arus politik, hingga alasan sosial. Tendensi seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga di banyak negara di dunia yang sedang berkembang atau maju. Secara sekilas, bukankah jumlah anak merupakan hak asazi setiap keluarga? Bukankah selama anaknya tidak ditelantarkan, sah-sah saja punya banyak anak? Well, kalau berpikiran sempit, kita hanya akan berpikir sampai kesitu, tanpa berpikir konsekuensi dari tindakan kita.

Perlu diingat banyak pertumbuhan populasi dunia yang begitu cepat setiap tahunnya. Pada zaman sebelum Perang Dunia II, pertumbuhan populasi manusia seringkali tertahan oleh wabah penyakit, perang, dan bencana alam. Kini setelah Perang Dunia II usai, generasi sesudahnya seringkali disebut sebagai generasi baby boom, oleh karena ledakan populasi dunia. Dengan ditemukannya antibiotik, kasus wabah penyakit yang mengakibatkan kematian massal dapat dicegah. Efek dari dijatuhkannya bom atom, gerakan pasifis anti perang menyebar ke seluruh dunia. Dengan kemajuan teknologi, jumlah korban bencana alam pun bisa diminimalisir. Otomatis, generasi sekarang lebih bisa menikmati hidup dibanding generasi sebelumnya. Kontrasepsi pun hadir sebagai jawaban atas ledakan populasi sebagai cara untuk membatasi reproduksi. Penemuan kontrasepsi juga menimbulkan revolusi seksual di masyarakat sehingga akhirnya kontrasepsi dipandang sebelah mata oleh kalangan religius konservatif sehingga kalangan ini seringkali mengharamkan penggunaan kontrasepsi termasuk untuk tujuan keluarga berencana antara suami-isteri.

Yang banyak kali dilupakan ialah pertumbuhan produksi pangan tidak berlari secepat pertumbuhan populasi. Para ahli memperkirakan dunia akan menghadapi krisis pangan global dalam hitungan tahun oleh karena jumlah populasi lebih banyak dari jumlah produksi pangan. Dengan kata lain, lebih banyak orang dibanding makanan yang tersedia. Berapa banyak yang ngeh akan hal ini? Dengan banyak anak, artinya kita berkontribusi terhadap krisis pangan yang akan datang nanti.

Krisis pangan di era globalisasi ini tidak sama dengan krisis pangan di zaman dulu atau di beberapa negara Afrika dimana suplai makanan tertahan oleh kelompok yang bersengketa. Krisis pangan zaman ini bukan terjadi hanya karena kekeringan atau tidak ada hujan hingga hasil panen gagal, namun lebih dari itu.

Pertanyaan sederhana, mengapa di Indonesia masih bisa terjadi kasus busung lapar? Karena tidak ada makanan? Bukan, makanan ada dimana-mana di negeri ini. Masalahnya ialah tidak ada uang untuk membeli makanan.

Bayangkan grafik pertumbuhan populasi dan pertumbuhan produksi pangan tadi. Apa yang akan terjadi menurut hukum ekonomi ketika jumlah demand lebih tinggi dari supply? Yang akan terjadi ialah kenaikan harga. Dengan kata lain, semakin banyaknya populasi manusia, maka harga pangan akan semakin mahal dan mahal.

Jika kita punya uang, kita tidak pernah pusing soal bisa beli makanan atau tidak. Kita tidak perlu  menangis sebelum makan sesuatu. Masalah kita berubah jadi memilih menu makanan yang bergizi atau menu makanan yang enak. Bagi banyak orang yang makmur dan tinggal di perkotaan, mereka sangat amat care dengan kandungan nutrisi yang masuk ke tubuh mereka. Tapi berapa banyak yang peduli dengan kandungan nutrisi yang masuk ke tubuh orang lain yang miskin?

Bagi mereka yang kaya raya dan punya banyak anak, yang seringkali tidak mereka sadari ialah bahwa jumlah anak mereka membawa pengaruh pada kenaikan harga pangan di negeri ini dan efeknya ialah semakin banyak orang miskin yang tidak bisa makan karena kenaikan harga tersebut. Benar, anak-anak orang kaya tersebut semuanya well-fed dan terpelihara. Namun pada saat yang sama, dia mentelantarkan ribuan anak lain yang kelaparan di muka bumi.

"I have three things I'd like to say today. First, while you were sleeping last night, 30,000 kids died of starvation or diseases related to malnutrition. Second, most of you don't give a shit. What's worse is that you're more upset with the fact that I said shit than the fact that 30,000 kids died last night." - Dr Tony Campolo

Adalah lebih terpuji, jika kita punya harta berlebih dan sanggup menanggung puluhan anak, untuk kita membuka atau membantu panti asuhan. Batasi jumlah anak kandung kita, namun perbanyak anak-anak dari keluarga kurang beruntung yang kita hidupi. Dengan begitu, maka kita ikut membantu memecahkan masalah sosial. 

Baca juga: (Detik) BKKBN Usulkan Pembatasan Anak, Politisi PKS Menolak

Related Posts:

• The Fish and The Nation (Part One)
• The Fish and The Nation (Part Two)

Enter your email address:

TOEFL dan Pak Menteri yang Keblinger

Bulan Januari lalu, saya membaca berita kalau Menteri Perdagangan Indonesia, Gita Wirjawan, mengharuskan PNS di lingkungannya memiliki skor TOEFL minimal 600. Berita tersebut bisa dibaca di sini dan ditonton di sini. Saya geleng-geleng kepala membaca berita tersebut karena sebagai orang yang bertahun-tahun bekerja di bidang teaching English as a foreign language, saya menemukan bahwa banyak sekali yang tidak paham apa itu TOEFL dan fungsinya.

Dari sisi niatan, mungkin intensi Pak Menteri tersebut dapat dibenarkan. PNS, terutama di lingkungan Kementerian Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dipimpinnya memang sangat perlu menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris, namun membuat kebijakan dengan standar yang salah tentunya adalah sebuah kegegabahan. Dikabarkan di sini kalau Pak Menteri sudah siapkan 6 miliar untuk meningkatkan skor TOEFL anak buahnya.

TOEFL adalah Test of English as a Foreign Language yang merupakan produk dari Educational Testing Service (ETS) yang berbasis pada Standard American English. TOEFL dibuat sebagai standar untuk menilai kemampuan Academic English seseorang dan menjadi patokan untuk universitas-univeritas di Amerika Serikat untuk menerima mahasiswa asing. Jika kita ingin kuliah di negara Paman Sam dan skor TOEFL kita dibawah standar, maka kita harus mengikuti kursus bahasa Inggris hingga dianggap memadai untuk mengikuti perkuliahan, terutama memahami lecture, membaca buku teks berbahasa Inggris, dan menulis academic essay dengan grammar yang apik (baca: educated).

Tes TOEFL resmi yang diakui oleh universitas-univeritas di Amerika Serikat adalah tes yang diadakan langsung oleh ETS dan perwakilannya. Harga tes adalah sekitar US $ 160 hingga US $ 250. Umumnya yang sekarang diterima ialah tes TOEFL iBT atau Internet Based Test dimana tes dikerjakan di komputer yang terkoneksi secara online. Sedang tes TOEFL PBT atau Papar Based Test yang dikerjakan diatas kertas yang disediakan. Secara struktur tes, TOEFL iBT akan memberi tes Speaking, Listening, Reading, dan Writing dengan skor hasil antara 0-120. Sedang TOEFL PBT akan memberi tes Listening, Structure, Reading dan Writing dengan skor hasil antara 310-677. Jika ada yang mengklaim memiliki skor TOEFL diatas 677, maka something is definitely wrong. Pak Menteri sendiri di sini mengaku punya skor TOEFL sekitar 650-an yang entah kapan diambilnya.

Jadi bisa disimpulkan kalau Pak Menteri sedang membicarakan TOEFL PBT ketika membuat peraturan standar skor TOEFL di kementeriannya minimal 600. Pertanyaan selanjutnya ialah, apakah para PNS tersebut mengambil tes TOEFL yang resmi atau yang bajakan? Agak lucu ya kalau Kementerian Perdagangan yang harusnya memerangi pembajakan malah mengadopsi tes bajakan. Saya terus terang tidak tahu namun barusan saya cek di situs resmi TOEFL mengenai institusi mana saja di Indonesia yang memakai TOEFL resmi oleh ETS untuk penerimaan, saya mendapat hasil di sini dan belum ada nama Kementerian Perdagangan atau BKPM di situ. Saya juga tidak yakin ETS akan setuju Kementerian Perdagangan menggunakan TOEFL sebagai standar penerimaan pegawai, karena TOEFL memang tidak didesain untuk penerimaan pegawai, namun untuk penerimaan mahasiswa. Nah lho.

ETS punya tes tersendiri untuk menjadi standar kemampuan Bahasa Inggris dalam kaitannya dengan penerimaan pegawai, yakni TOEIC atau Test of English as an International Communication yang memiliki score range antara 10-990. Jika TOEFL mengetes academic English, maka TOEIC mengetes occupational English. Hal ini jelas ketara dalam perbedaan materi soal antara TOEFL dan TOEIC. Dalam bagian Listening Comprehension misalnya, TOEFL akan memberikan discource dalam bentuk lecture atau percakapan di kampus, sedang TOEIC akan memberikan discource yang berkaitan dengan dunia kerja dan bisnis. Dalam bagian Reading Comprehension, TOEFL akan memberikan discourse berupa penggalan textbook bermacam-macam mata kuliah, sedang TOEIC menggunakan discourse dari surat, agenda, memo, email, dan seterusnya yang berhubungan dengan dunia pekerjaan. Saya yakin semua yang pernah ambil TOEFL dan TOEIC akan mengerti perbedaan ini. 

Nah, sudah mulai mengerti kan mengenai keanehan dari kebijakan nilai TOEFL minimal tersebut. Pada kenyataannya masih banyak yang salah kaprah, termasuk perusahaan-perusahaan yang menerapakan standar TOEFL dan bukan TOEIC dalam penerimaan karyawan. Untuk penerapan standar yang berbasis British English perlu dipertimbangkan juga penggunaan IELTS (International English Language Testing Service) dan BULATS (Business Language Testing Service). Untuk standar yang lebih Indonesia, bisa pertimbangkan untuk mengambil EPT (English Proficiency Test) dan BET (Business English Test) yang dikembangkan oleh LBPP LIA.

Di banyak tempat, pemaksaan standar skor TOEFL tertentu juga membuat timbulnya beragam bisnis baru, dari yang halal hingga haram. Ada pelatihan TOEFL menjamur dimana-mana, belum lagi lembaga-lembaga yang menyediakan TOEFL Prediction Test berbasis soal-soal TOEFL yang sudah outdated. Belum lagi buku-buku tentang trik-trik TOEFL yang sudah banyak beredar. Nah yang paling parah ialah joki TOEFL, dimana kita bisa membayar joki tersebut untuk mengambil tes atas nama kita.

Sebagai orang yang berkecimpung di bidang pengajaran bahasa Inggris selama bertahun-tahun, saya bisa katakan bahwa academic English, business English, dan conversational English adalah penguasaan yang berbeda. Jika seseorang memiliki academic English yang bagus, belum tentu dia memiliki business English dan conversational English yang bagus pula. Demikian juga sebaliknya. Untuk membuat kebijakan yang tepat, ada baiknya gunakan tes yang tepat pula.

 RELATED POST:

• Dilarang Pacaran Di Sini
• Pendidikan Korupsi & Korupsi Pendidikan 

Enter your email address: