Mengapa Becak Harus Kembali Ke Jakarta

Melihat iklan layanan masyarakat di atas yang dibuat oleh Pemda DKI Jakarta lebih dari satu dasawarsa yang lalu akan menjelaskan mengapa keputusan yang dibuat pada masa itu adalah kesalahan. Tanya saja kepada para abang becak yang harus merelakan menukarkan alat mencari nafkah mereka untuk ditukar dengan bantuan yang sifatnya hanya sementara dan bukan jangka panjang. Ibukota memang kejam karena para pemimpinnya juga kejam dan bengis serta gemar menerapkan gaya kepemimpinan militeristik dalam mengatur masyarakat. Yang dikejar Solusi yang ditawarkan cuma membereskan para pengganggu, bukannya membuat para pengganggu tersebut beroleh kesempatan untuk memperbaharui hidup mereka dengan harapan yang baru. Kalaupun ada yang berubah nasibnya, maka nasibnya Tukul Arwana, sang bintang iklan yang berubah. Tapi yang lain? Tinggal menunggu waktu sebelum rumah atau usahanya digusur oleh Satpol PP.

Berdasarkan informasi dari sejarahwan Susan Abeyaskere dalam buku sejarah Jakarta yang ditulisnya, pada tahun 1970 terdapat 92.650 becak yang terdaftar di Jakarta. Jumlah total jika digabung dengan yang tidak terdaftar diperkirakan mencapai 150 ribu. Jika setiap becak ditarik oleh 2 orang dalam sehari, maka becak juga menjadi lapangan pekerjaan untuk 300 ribu orang, yang artinya membantu 900 ribu warga lain sebagai anggota keluarga mereka. Jadi diperkirakan sebanyak 1,2 juta orang bergantung pencahariannya dari becak pada sekitar tahun 70-an saja. Lagi menurut sejarahwan-blogger, Abah Alwi Shahab, para penarik becak ibukota pada waktu itu adalah masyarakat pedesaan yang ingin mengadu nasib di ibukota.

Kemarin saya sempat membaca sebuah surat kabar dimana Wardah Hafidz, koordinator dari Urban Poor Consortium mengungkapkan bahwa becak sebaiknya kembali diizinkan beroperasi di Jakarta karena akan memecahkan beberapa persoalan mendasar ibukota, seperti pengangguran dan juga polusi tentunya. Seperti yang kita semua ketahui, becak memang dilarang beredar di Jakarta semenjak era Bang Yos yang ingin me-modern-kan Jakarta sebagai kota metropolitan kelas tinggi. Oleh karena itu, becak sebagai simbol wong cilik harus disingkirkan dan jalanan harus diisi dengan mobil-mobil mewah yang menunjukkan Indonesia sebagai negara makmur. Mungkin Sutiyoso ingin Jakarta seperti Singapore atau Kuala Lumpur, namun Jakarta juga adalah sebuah kota dengan segala kontras. Yang kaya ingin show-off akan kemakmuran mereka, sementara kalangan miskin hidup di pinggiran kota dalam upaya bertahan hidup hari demi hari. Gedung-gedung bangunan memang menjulang tinggi, namun wajah kemiskinan kota di daerah kumuh ibukota juga adalah pemandangan yang tidak dapat terelakan.

Di satu sisi, saya juga punya keinginan agar Jakarta bisa menjadi kota berkelas seperti Kuala Lumpur dan Singapore, namun di sisi lain cara penyampaian tujuan itu salah. Bukan fisik bangunan yang harus diperbaiki, namun kualitas penduduk yang harus diberdayakan. Dengan aksi penggusuran sana-sini, manusia diperlakukan layaknya binatang, tidak heran pada akhirnya mereka membuat reaksi seperti binatang pula dengan mengadakan amuk massa. Bukannya mencari cara supaya para penduduk miskin mendapat penghidupan yang lebih layak dengan membangunkan mereka tempat tinggal yang layak, menggratiskan layanan kesehatan dan pendidikan bagi mereka, serta mencarikan mereka mata pencaharian yang baik, sepertinya pemerintah ibukota masa Bang Yos dan sekarang Foke cuma mengerti satu hal: Untuk mengatur orang caranya ialah tindas atau usir mereka.

Akhirnya kita punya ibukota Jakarta sebagai kota segala kontras. Para pejabat cuma memikirkan diri mereka sendiri sehingga mismanagement terus terjadi hingga sekarang. Untuk menjadikan Jakarta sebagai kota berkelas, sebenarnya cukup 2 hal yang perlu diperhatikan: pertama keamanan dan kedua kebersihan. Jika Jakarta masih tidak aman dan jorok seperti sekarang, maka bagaimana pun wajah hipokrit para pejabat kita yang mengatakan pembangunan berjalan dengan baik akan ketara belangnya juga dengan tingginya angka kemiskinan dan kejahatan.

Untuk membuat Jakarta jadi aman, maka diperlukan pemberdayaan masyarakat. Si A bisa menjadi preman dan kemudian menjadi pelaku tindak kriminal kemungkinan besar disebabkan tidak adanya lapangan pekerjaan lain yang lebih berbudaya baginya. Itu sebabnya, dengan pendapatan daerah Jakarta yang besar itu seharusnya para pembuat kebijakan yang benar-benar pro-rakyat akan lebih dahulu memikirkan bagaimana menyejahterakan rakyatnya yang minus, bukannya memikirkan soal investasi melulu karena bukan rahasia lagi jika semakin banyak proyek maka semakin banyak yang bisa dikorupsi.

Jika saya adalah gubernur Jakarta maka program yang utama ialah bagaimana membuat Jakarta menjadi aman, bersih, dan sehat. Pemda diharuskan membangun rumah susun layak tinggal yang akan diberikan gratis lengkap dengan fasilitas gratis listrik dan air minum serta gratis biaya pengobatan dan pendidikan anak-anak usia sekolah bagi keluarga-keluarga miskin yang mau ikut program pemerintah daerah . Program pemberdayaan yang akan dilakukan ialah antara lain memberikan pelatihan industri rumah tangga yang dikoordinir langsung oleh pemda tanpa mengambil keuntungan. Becak kembali dioperasikan di ibukota dan mengupayakan para warga miskin bisa menjadi pengemudi becak. Bajaj dan sejenisnya akan dilarang beredar karena selain menimbulkan polusi, kendaraan ini juga bising. Para pengemudi bajaj akan dialihkan menjadi pengemudi becak. Becak yang digunakan adalah becak milik negara yang dipinjamkan kepada warga miskin yang mau diberdayakan. Tentu saja becaknya harus yang bagus seperti velotaxi untuk mempercantik ibukota. Sekedar informasi, velotaxi kini sudah mulai mewabah di negara-negara Eropa.



Jika becak modern yang disebut dengan nama velotaxi kini mewabah di kota-kota besar dunia ditengah kesadaran masyarakat dunia akan kebutuhan kendaraan tanpa bahan bakar, mengapa kita juga tidak menerapkan kebijakan yang sama? Jika Jakarta dihiasi dengan velotaxi, maka kota ini akan semakin indah dan tidak semrawut seperti selama ini asal dibuat peraturan yang tegas. Becak Velotaxi adalah kendaraan ramah lingkungan yang juga bisa dijadikan ladang usaha pemasangan iklan, serta bisa memberikan pencaharian bagi banyak pengangguran di Jakarta. Jika Jakarta bebas polusi dan bebas pengangguran, bukankah itu dambaan kita semua?

Selain itu untuk memasyrakatkan Jakarta bebas polusi, maka uji seleksi emisi kendaraan diperketat dan jika perlu suplai BBM untuk kendaraan pribadi dibatasi. Kendaraan bermotor, selain angkutan umum yang bersih dan ramah lingkungan, cuma boleh digunakan pada pukul 8 pagi hingga 5 sore, sesudah itu diwajibkan menggunakan kendaraan non-motor, seperti becak atau sepeda.

Semua ini agar para warga ibukota beralih menggunakan kendaraan ramah lingkungan yang juga menyehatkan warga seperti becak dan sepeda. Pemerintah harus membangun jalur khusus sepeda karena sangat diperlukan untuk mengajak masyarakat kembali bersepeda. Masak mau kalah dengan pemerintah kolonial Belanda pada zaman dahulu (baca di sini). Bayangkan kalau mayoritas warga Jakarta mengganti mobil mereka dengan becak pribadi dan sepeda motor mereka dengan sepeda gunung. Selain warga lebih sehat (karena berolahraga) dan makmur (karena tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli BBM dan pemerintah bisa mencabut subsidi BBM dan mengalihkannya kepada sektor pendidikan dan kesehatan), Jakarta juga akan bebas polusi dan kasta sosial.

Khusus masalah kebersihan, perlu sekali dibuatkan peraturan yang tegas mengenai larangan menyampah. Warga yang menyampah akan dikenakan denda 50 ribu Rupiah per sampah atau di penjara selama 24 jam. Jika peraturan ini dijalankan, niscaya warga kota juga akan melatih dirinya untuk disiplin membuang sampah pada tempatnya. Pendidikan ramah lingkungan juga harus diberikan kepada semua warga sebagai mata pelajaran wajib di sekolah.

Niscaya kalau masalah kemiskinan bisa diatasi, maka Jakarta akan semakin aman dan bersih. Sebenarnya tidak sulit memecahkan masalah kompleks yang melanda Jakarta selama ini kalau aja pimpinan daerahnya mau memikirkan solusi buat kesejahteraan rakyat dan tidak hanya mendengarkan suara para kaum kapitalis yang tentunya hanya ingin tujuan-tujuan mereka tercapai.

Jika tertarik lebih lanjut, silahkan baca paparan Urban Poor Consortium berikut ini mengenai: Konsep Pengorganisasian Becak

Tulisan ini dibuat untuk Harian Online Kabar Indonesia dan juga telah dimuat di situs berpolitik.com. Tulisan ini juga saya edit untuk disertakan untuk mengikuti grand final British Council Blog Competition.